DPR

[DPR][bleft]

MPR

[MPR][bleft]

DPD

[DPD][bleft]

DPRD

[DPRD][bleft]

Ini tanggapan Presiden PKS terkait kebijakan pungutan dana ketahanan energi

Menteri ESDM Sudirman Said. Foto: Grafis/Dok SindoPhoto.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM– Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman  menyoroti rencana Pemerintahan Jokowi, yang berencana memungut dana dari rakyat untuk mensubdisi perusahaan besar dengan dalih dana ketahanan energi.
 
Menurut Sohibul, pemerintah dan Komisi VII DPR RI lebih serius merumuskan kebijakan ketahanan energi dengan cara menyisihkan sebagian pendapatan migas dan bukan memungut dana dari konsumen.

"Norwegia dan Timor Leste adalah contoh negara-negara yang hasil migas tidak semua dipakai APBN, tapi disisihkan untuk ketahanan energi generasi mendatang,” kata Sohibul Iman melalui akun twitternya @msi_sohibuliman, Selasa (29/12/2015).

Menurut pria yang akrab disapa Kang Iman ini, Pemerintah Indonesia juga bisa menyisihkan sebagian pendapatan migas untuk ketahanan energi. “Asal kita mau genjot penerimaan pajak dan PNBP non-migas. Butuh konsensus. Siap?” tanya Kang Iman.

Mantan wakil ketua DPR RI ini menegaskan kesiapan ketahanan energi harus diawali dari elit. Ia mengimbau para pembuat kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk dapat merumuskan konsep ketahanan energi dengan baik.

“Mari rumuskan konsep ketahanan energi dengan baik, dengan cara menggenjot penerimaan non-migas, lakukan efisiensi, dan jauhi korupsi,” imbaunya.

Kang Iman berharap publik pun tidak apriori jika ada implikasi kebijakan ketahanan energi pada masyarakat. Kuncinya, sambung Iman, mengawasi bersama-sama agar kebijakan tersebut transparan dan akuntabel.

“Jika kebijakan ketahanan energi bagi generasi mendatang jadi konsensus, ini tanggung jawab bersama. Cita-cita pasti ada konsekuensi! Insya Allah kita bisa!”tandasnya. (Wan)

Tidak ada komentar: