Perumusan RPP Pengupahan Harus Libatkan Buruh

Buruh. Foto : Ist.

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM– Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar mendesak pemerintah untuk melibatkan buruh dalam perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

Hal tersebut disampaikan melalui siaran persnya yang diterima Kabarparlemen.com, Senin (19/10). “Pemerintah harus mendengar masukan dari semua elemen buruh. Wajar kalau buruh menolak RPP pengupahan ini karena mereka tidak diajak berunding, sehingga terkesan hanya formalitas saja,” kata Ansory.

Politisi PKS ini meminta pemerintah untuk menunda perumusan RPP Pengupahan. Ia menilai kuantitas dan kualitas Komponen Hidup Layak (KHL) harus direvisi.

“Tunda perumusan RPP Pengupahan, revisi kuantitas dan kualitas KHL dari 60 item menjadi ke 84 item, berlakukan rasio upah, bukan hanya struktur dan skala upah. Rasio upah di Indonesia sangat jomplang yakni 1:100, padahal idealnya 1:10 sampai 1:15 antara upah minimum dan upah maksimum,” kata Ansory.

KHL tidak dijadikan acuan penetapan upah buruh dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. hal ini ditengarai akan mengembalikan rezim upah murah.

Tentang Kami

KabarParlemen.com adalah situs berita yang khusus mengabarkan dan menganalisis dinamika yang terjadi di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta plus DPRD seluruh Indonesia. Meskipun bersentuhan dengan parlemen, namun KabarParlemen.com sama sekali tidak berafiliasi pada kekuatan politik manapun, tidak berada dalam pengaruh partai politik manapun. Karena itu, dari sisi pemberitaan, semua partai politik mendapatkan porsi yang sama. KabarParlemen.com dibawah payung hukum PT Indonesia Cipta Mediacom.