Komisi VII Kritisi Rencana IPO Freeport

Dok. Akun Facebook Freeport Indonesia.

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Mekanisme pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia lewat penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) tidak berpengaruh kepada perbaikan perekonomian Indonesia. 

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis, selain jumlahnya tidak signifikan, hanya 10 persen saham tersebut yang kemungkinan besar akan dinikmati perusahaan asing. "Kalau saham minoritas sekitar 10 persen yg dilepaskan Freeport, itu tidak signifikan. Apalagi saham yang ditawarkan ke pasar modal melalui IPO sudah tidak bisa dijamin kepemilikannya oleh negara dan  tidak mustahil akan diserap asing,"kata Iskan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/10).

Iskan melihat Pemerintah tidak punya anggaran dana untuk membeli saham yang hanya 10 persen tersebut. Sehingga, menurut Iskan, seharusnya Pemerintah berterus terang untuk menyatakan tidak memiliki anggaran untuk membeli saham yang dilepas itu. "Kondisi ini membuat kedaulatan negara dalam sektor pertambangan telah dipertaruhkan Pemerintah," kata Iskan.

Selain itu, politisi PKS ini juga mengkritik adanya sinyal Pemerintah untuk memperpanjang kontrak Feeport berdasarkan IPO ini. "Dengan alasan kepastian investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan sinyal perpanjangan izin pertambangan, padahal itu menabrak UU," ungkap Iskan.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo bersama dengan belasan menteri, termasuk Menteri ESDM, direncanakan berangkat ke Amerika Serikat (AS). Atas dasar hal tersebut, Iskan menilai, keberangkatan ke AS tersebut tidak boleh menjadi pendorong untuk membela kepentingan bisnis AS di Indonesia.

"ESDM juga harus bijak, jangan sampai melanggar UU karena membela kepentingan asing," pungkas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.