![]() |
Dok. Akun Facebook Freeport Indonesia. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Mekanisme
pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia lewat penawaran saham
perdana atau initial public offering (IPO) tidak berpengaruh
kepada
perbaikan perekonomian Indonesia.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI
Iskan Qolba Lubis, selain jumlahnya tidak signifikan, hanya 10 persen
saham tersebut yang kemungkinan besar akan dinikmati perusahaan asing. "Kalau
saham minoritas sekitar 10 persen yg dilepaskan Freeport, itu tidak
signifikan. Apalagi saham yang ditawarkan ke pasar modal melalui IPO
sudah tidak bisa dijamin kepemilikannya oleh negara dan tidak mustahil
akan diserap asing,"kata Iskan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/10).
Iskan
melihat Pemerintah tidak punya anggaran dana untuk membeli saham yang
hanya 10 persen tersebut. Sehingga, menurut Iskan, seharusnya Pemerintah
berterus terang untuk menyatakan tidak memiliki anggaran untuk membeli
saham yang dilepas
itu. "Kondisi ini membuat kedaulatan negara dalam sektor pertambangan
telah dipertaruhkan Pemerintah," kata Iskan.
Selain
itu, politisi PKS ini juga mengkritik adanya sinyal Pemerintah untuk
memperpanjang kontrak Feeport berdasarkan IPO ini. "Dengan alasan
kepastian investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan sinyal
perpanjangan izin pertambangan, padahal itu menabrak UU," ungkap Iskan.
Sebagaimana
diketahui, Presiden RI Joko Widodo bersama dengan belasan menteri,
termasuk
Menteri ESDM, direncanakan berangkat ke Amerika Serikat (AS). Atas dasar
hal tersebut, Iskan menilai, keberangkatan ke AS tersebut tidak boleh
menjadi
pendorong untuk membela kepentingan bisnis AS di Indonesia.
"ESDM
juga harus bijak, jangan sampai melanggar UU karena membela kepentingan
asing," pungkas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar