DPR

[DPR][bleft]

MPR

[MPR][bleft]

DPD

[DPD][bleft]

DPRD

[DPRD][bleft]

Fraksi Hanura DPR Papua, Tolak Pembentukan Pansel 14 Kursi Otsus

JAYAPURA, KABARPARLEMEN.COM- Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Papua Yan P Mandenas menolak proses tahapan yang dilakukan oleh tim Panitia Khusus (Pansus) 14 Kursi DPRP dalam melakukan pembentukan tim Panitia Seleksi (Pansel) 14 Kursi DPRP.
“Pansus seharusnya lebih banyak melakukan sosialisasi terkait Perda 14 Kursi DPRP,” kata Mandenas kepada wartawan saat ditemui Kantor DPRP, Kota Jayapura, Papua seperti dilansir Papuakita.com (Situs Sindikasi Kabarparlemen.com).
Menurut Mandenas, pihaknya saat ini di Fraksi Hanura telah menolak tahapan 14 kursi Otonomi Khusus (Otsus). Sebab tahapan dari penjaringan tim seleksi dan pembentukan 14 kursi tak memiliki legitimasi hukum yang kuat.
Mandenas, yang juga Ketua Partai Hanura di Provinsi Papua menegaskan sampai saat ini juga belum ada surat dari Mendagri dari Perda yang telah dibuat.

“Kami merasa tak ada legalitas, maka buat apa kita tabrak tembok. Kedua, pada pembentukan pansus 14 kursi, kami mendistribusikan dua anggota ke pansus dengan catatan, pansus itu hanya melaksanakan sosialisasi perda 14 kursi, belum sampai pada penjaringan seleksi, yang sesuai dengan pertemuan kami pada pimpinan dewan,” katanya.
Maka dari itu, lanjut Mandenas, pansus tidak bisa kerja di luar dari sosialisasi perda 14 kursi. “Pansus yang dibentuk sebenarnya legal, sesuai dari rapat Banmus dan paripurna pimpinan dewan. Namun yang dikerjakan berbeda apa yang dikerjakannya,” tegasnya.
  
Mandenas, harusnya pansus ini mensosialisasikan perda 14 kursi, sambil menunggu surat dari Mendagri. “Itu pun kita harus mendapat respon masyarakat dulu. Sehingga kita kembali melakukan rapat dalam memberikan saran dan perbaikan terhadap perda itu,” katanya.
  
Mandenas mengungkapkan, sampai saat ini belum ada juga surat dari Majelis Rakyat Papua (MRP), terkait tahapan penjaringan 14 kursi. “Sehingga kalau pun ini dipaksakan, harus jalan, saya sampaikan pada rapat Banmus beberapa hari yang lalu, jangan sampai kita bikin malu lembaga ini. Artinya jangan sampai public menangkap, kita yang ada didalam lembaga ini melakukan pembohongan public,” katanya.

Bahkan Mandenas membeberkan kalau hanya untuk menghabiskan uang pansus yang dianggarkan senilai Rp14 milyar, maka itu sama dengan pembohongan terhadap puplik. “Jujur saja dalam pagu anggaran kita, untuk pansus 14 kursi, bernilai Rp2 milyar dan di Kesbangpol tersedia Rp12 milyar. Kalau mau hanya mengejar penyerapan anggaran saja, tidak bisa,” ujarnya.

“Jangan uangnya habis, lalu hasilnya tidak signifikan, maka kita hanya buat konflik di tengah masyarakat. Kalau begitu jadinya, mending pangkas saja anggarannya. Dan kami di Fraksi Hanura juga sudah komitmen, akan menarik anggota pansus 14 kursi, itu sudah resmi kami lakukan. Karena kami tidak mau menghabiskan anggaran, dengan pekerjaan yang tidak memiliki legitimasi hukum,” tegasnya. (Pandapotan Purba/Papuakita.com).

Tidak ada komentar: